Jakarta, 8 November 2026 – Pemerintah Suriah membantah laporan yang menyebutkan bahwa negaranya telah mengirim pasukan militer ke Yaman di tengah meningkatnya ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi. Bantahan tersebut disampaikan melalui sumber diplomatik Suriah yang menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan Riyadh saat ini berfokus pada pelatihan dan peningkatan kemampuan militer. Damaskus menyatakan belum memiliki rencana pengerahan pasukan ke wilayah konflik Yaman. Pernyataan itu muncul setelah beredar laporan mengenai kemungkinan keterlibatan militer Suriah dalam operasi yang berkaitan dengan kelompok Houthi.
Sumber diplomatik Suriah menjelaskan kepada kantor berita negara SANA bahwa hubungan militer dengan Arab Saudi mencakup konsultasi, pertukaran keahlian, dan pengembangan kemampuan personel pertahanan. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama keamanan kedua negara tanpa harus melibatkan pengerahan pasukan ke medan konflik. Delegasi Arab Saudi juga dijadwalkan melakukan kunjungan koordinasi ke Suriah pada Desember mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan yang telah dibangun kedua pemerintah.
Kerja sama pertahanan antara Suriah dan Arab Saudi sebelumnya ditandatangani di Riyadh pada Rabu, 4 November 2026. Penandatanganan berlangsung ketika Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa melakukan kunjungan dan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kesepakatan tersebut menandai semakin eratnya hubungan kedua negara dalam bidang keamanan dan pertahanan. Namun, pemerintah Suriah menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai keputusan untuk ikut berperang di Yaman.
Bantahan Damaskus muncul setelah sejumlah laporan media menyebutkan adanya rencana penempatan personel militer Suriah di Arab Saudi dan Yaman. Beberapa laporan bahkan mengklaim bahwa sebagian personel telah berada di kawasan tersebut untuk mendukung kegiatan militer. Pemerintah Suriah menyatakan informasi mengenai pengerahan pasukan ke Yaman tidak berdasar. Perbedaan informasi tersebut membuat perkembangan kerja sama pertahanan kedua negara menjadi perhatian di tengah situasi keamanan regional yang semakin sensitif.
Ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi kembali meningkat menyusul serangkaian perkembangan militer di kawasan. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian wilayah Yaman telah lama terlibat konflik dengan pemerintah Yaman yang mendapat dukungan Arab Saudi. Situasi tersebut turut memengaruhi keamanan perbatasan serta fasilitas strategis di kawasan Teluk. Meningkatnya ancaman serangan lintas wilayah juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas regional dan keselamatan masyarakat sipil.
Meski membantah keterlibatan langsung di Yaman, Suriah tidak menutup kemungkinan memperluas kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi pada masa mendatang. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa hubungan tersebut berpotensi berkembang menjadi perjanjian pertahanan bersama atau keikutsertaan dalam aliansi pertahanan Makkah. Namun, keputusan tersebut akan bergantung pada kepentingan bersama dan perkembangan hubungan kedua negara. Untuk saat ini, Damaskus menegaskan bahwa keamanan dalam negeri, pembangunan kembali negara, dan pemulihan ekonomi tetap menjadi prioritas pemerintah.
Pernyataan Suriah menjadi bagian penting dalam perkembangan diplomatik Timur Tengah ketika ketegangan Houthi dan Arab Saudi kembali meningkat. Pemerintah Damaskus berupaya memperjelas batas kerja sama militernya agar tidak menimbulkan anggapan bahwa negara tersebut telah terlibat langsung dalam konflik Yaman. Sementara itu, hubungan pertahanan dengan Riyadh diperkirakan tetap menjadi perhatian seiring pelaksanaan kesepakatan bilateral. Upaya diplomasi dan komunikasi antarpemerintah diharapkan dapat membantu mencegah meluasnya konflik serta menjaga stabilitas keamanan kawasan.




