newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran Arif Kurniawan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan tambang nikel yang resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Penetapan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara sepanjang periode 2013 hingga 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa Arif merupakan salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan tersebut. Penyidik menduga PT BSJ tetap menjalankan kegiatan penambangan meskipun izin operasionalnya telah berakhir. Pengungkapan ini menjadi perkembangan penting dalam penyidikan perkara pertambangan yang melibatkan sejumlah perusahaan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Anang Supriatna menyampaikan penetapan tersangka korporasi tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Berdasarkan hasil penyidikan, PT BSJ diduga melanjutkan kegiatan penambangan nikel hingga 2025 meskipun masa berlaku izin usaha pertambangannya telah berakhir sejak 2014. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penyidik mendalami dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan pertambangan perusahaan. Kejagung juga mengidentifikasi Arif Kurniawan sebagai pihak yang memiliki kendali dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas PT BSJ. Meski demikian, status tersangka korporasi yang telah diumumkan berlaku terhadap perusahaan, sedangkan pertanggungjawaban pidana individu masih memerlukan proses pembuktian tersendiri.
Dalam pengembangan perkara, Kejagung menemukan dugaan keterkaitan Arif Kurniawan dengan sejumlah perusahaan tambang nikel lainnya di Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut antara lain PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga berada dalam jaringan pengendalian yang sama. Penyidik mendalami hubungan kepemilikan, pengelolaan operasional, serta aliran keuntungan dari kegiatan pertambangan masing-masing perusahaan. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pola pelanggaran serupa dalam pengurusan izin dan pelaksanaan kegiatan produksi. Kejagung menegaskan bahwa keterlibatan setiap korporasi maupun individu akan ditentukan berdasarkan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.
Selain menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan perusahaan tambang tersebut. Lokasi penggeledahan tersebar di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Sejumlah kantor dan fasilitas perusahaan menjadi sasaran pemeriksaan untuk memperoleh dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa 38 orang saksi guna mengumpulkan keterangan mengenai pengelolaan perusahaan dan proses perizinan. Hasil pemeriksaan serta penggeledahan tersebut akan digunakan untuk memperjelas dugaan penyimpangan dan menentukan kemungkinan pengembangan perkara terhadap pihak lainnya.
Kejagung turut mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum penyelenggara negara untuk memperlancar kegiatan pertambangan nikel. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pemberian uang yang berkaitan dengan proses administrasi, perizinan, produksi, hingga penjualan hasil tambang. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena kewenangan pejabat pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Penyidik masih menelusuri pihak yang diduga menerima uang serta hubungan transaksi dengan keputusan administrasi yang diterbitkan. Hingga kini, identitas pejabat yang diduga terlibat belum diumumkan secara resmi sehingga seluruh dugaan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan dugaan perbuatan korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu, keberadaan Arif Kurniawan juga menjadi perhatian karena berdasarkan hasil penelusuran Kejagung, yang bersangkutan diduga sedang berada di luar negeri. Penyidik telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui keberadaannya dan melanjutkan proses pemeriksaan. Kejagung belum mengumumkan nilai akhir kerugian negara dalam perkara tersebut karena proses penghitungan dan pendalaman bukti masih berlangsung.
Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi menjadi langkah awal dalam pengungkapan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun. Kejagung diharapkan dapat menelusuri seluruh jaringan perusahaan, pihak pengendali, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin. Penanganan perkara juga menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan tanpa izin yang sah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan dampak terhadap lingkungan. Meski demikian, setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan memperoleh proses hukum yang adil. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan sejauh mana pertanggungjawaban korporasi dan individu dapat dibuktikan dalam kasus pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
