Jakarta, 11 November 2026 – Persidangan perkara yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali menjadi perhatian setelah seorang saksi mengaku menyerahkan uang Rp1,3 miliar kepada Don Ritto. Uang tersebut disebut diberikan untuk membantu penanganan suatu perkara hukum. Pengakuan ini menjadi bagian dari keterangan yang perlu diuji dalam persidangan.
Dalam keterangannya, saksi menjelaskan adanya pembayaran kepada Don Ritto yang dikaitkan dengan upaya pengurusan kasus. Nilai uang yang disebutkan mencapai Rp1,3 miliar. Namun, tujuan pembayaran dan keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui alat bukti serta keterangan saksi lainnya.
Saksi tersebut adalah Direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera (KIAS), Stefanus Natanael. Ia memberikan keterangan dalam sidang dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pembayaran berkaitan dengan pendampingan hukum dalam perkara fasilitas ekspor minyak sawit mentah.
Stefanus menjelaskan bahwa biaya pendampingan awalnya ditawarkan sebesar Rp1,5 miliar. Setelah melalui negosiasi, perusahaan memperoleh pengurangan Rp200 juta sehingga disepakati pembayaran Rp1,3 miliar. Menurutnya, jasa yang diberikan mencakup konsultasi hukum dan persiapan dokumen pemeriksaan.
Dalam persidangan, Stefanus mengaku hanya melakukan konsultasi sebanyak dua kali. Dokumen yang disiapkan perusahaan kemudian diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung melalui advokat Rustandi dan rekannya. Ia juga menyatakan tidak pernah dijanjikan pertemuan langsung dengan pejabat Kejaksaan Agung.
Pembayaran dilakukan melalui tiga kali transfer dari rekening perusahaan ke rekening kantor hukum Don Ritto. Transfer pertama sebesar Rp650 juta dilakukan pada 14 April 2022, disusul Rp390 juta pada 18 Mei dan Rp260 juta pada 14 Juni 2022. Stefanus menyebut pembagian pembayaran menjadi tiga tahap merupakan keputusan perusahaannya.
Jaksa turut mendalami hubungan antara pembayaran jasa hukum tersebut dan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas aliran dana serta pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan kantor hukum. Keterangan saksi menjadi salah satu bagian pembuktian dalam perkara dugaan pencucian uang yang sedang disidangkan.
Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah didakwa melakukan TPPU dengan nilai sekitar Rp346,7 miliar dan USD440.990 bersama sejumlah pihak lainnya. Ia juga menghadapi dakwaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar. Seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.





