Kupang, 17 November 2026 – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Reza Arief Dewanto, membentuk tim khusus untuk mempercepat penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Pembentukan tim tersebut dilakukan setelah muncul laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Kapolda menegaskan bahwa penanganan perkara akan berlangsung secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Langkah tersebut juga menjadi respons terhadap perhatian masyarakat dan mahasiswa yang mendesak kepolisian mengusut kasus hingga tuntas. Polda NTT memastikan seluruh proses pemeriksaan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta perlindungan terhadap pelapor.
Tim khusus yang dibentuk akan membantu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT dalam menangani perkara tersebut. Tim gabungan melibatkan personel Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk memperkuat proses penyelidikan. Jumlah penyidik juga ditambah agar pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan penyelesaian administrasi perkara dapat berlangsung lebih cepat. Reza menyampaikan bahwa percepatan penanganan tidak boleh mengabaikan ketelitian dalam setiap tahapan hukum. Kepolisian berupaya memastikan seluruh informasi yang diperoleh dapat diuji secara objektif sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Kasus tersebut bermula dari laporan seorang perempuan berinisial RWM yang disampaikan kepada Polda NTT pada 12 November 2026. Dalam laporannya, perempuan tersebut mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang, kawasan Kelapa Lima, Kota Kupang. Peristiwa itu disebut berkaitan dengan pertemuan setelah pelapor mendapatkan informasi mengenai kesempatan pekerjaan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi untuk mendalami rangkaian kejadian. Selain itu, petugas melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada Senin, 16 November 2026, guna mengidentifikasi petunjuk dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut.
Polda NTT juga melakukan pemeriksaan medis terhadap pelapor melalui visum et repertum serta berkoordinasi dengan psikolog forensik untuk mendukung proses pembuktian. Pendampingan terhadap pelapor melibatkan lembaga perlindungan perempuan dan anak, sementara perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut disiapkan. Dalam penanganan perkara ini, penyidik mendalami kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kapolda menegaskan bahwa kedudukan seseorang sebagai pejabat publik tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum. Sementara itu, Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum dan bersedia memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan.
Pembentukan tim gabungan tersebut mendapat perhatian dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di NTT yang meminta kepolisian menangani laporan secara terbuka. Dalam aksi penyampaian aspirasi di Mapolda NTT pada 16 November, mahasiswa mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan hak pelapor tetap dilindungi. Kapolda menyatakan bahwa pengawasan masyarakat menjadi dukungan bagi kepolisian untuk menjalankan proses hukum secara bertanggung jawab. Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi, hasil visum, dan bukti lainnya akan menjadi dasar untuk menentukan perkembangan status perkara. Hingga proses pembuktian selesai, seluruh pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sekaligus memastikan pelapor memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.





