newssportsaz_0q4zf1
Pada paruh pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke kisaran 4,8 %–4,9 %, terendah dalam hampir empat tahun terakhir, di tengah tekanan global dan permintaan domestik yang lesu ReutersFinancial Times. Pemerintah merespons dengan memperkuat kebijakan fiskal dan meluncurkan paket stimulus senilai lebih dari Rp 24 triliun (≈ US$ 1,5 miliar) untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi, dan menopang industri strategis DDTCNewsFinancial Times.
Kerangka Kebijakan Fiskal 2025
-
Defisit Anggaran Terkendali
Pemerintah menargetkan defisit APBN sekitar 2,7 %–2,9 % dari PDB, memadukan optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja untuk mendukung belanja prioritas tanpa membahayakan stabilitas fiskal DJPB Kemenkeu. -
Insentif Pajak Terarah
Fasilitas PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) bagi pekerja berpenghasilan rendah, relaksasi PPN DTP untuk sektor transportasi, dan pengurangan PPN DTP tiket perjalanan diharapkan meringankan beban rumah tangga serta merangsang mobilitas dan pariwisata domestik PajakDDTCNews. -
Penempatan Dana pada Bank BUMN
Pemerintah akan menempatkan dana pada empat bank negara—BRI, BNI, Mandiri, dan BSI—agar mampu menyalurkan kredit murah (6 % per tahun) kepada lebih dari 80.000 koperasi desa, mendukung UMKM dan sektor padat karya ReutersMinistry of Finance.
Paket Stimulus Ekonomi
-
Paket I: Diskon Transportasi
Diskon PPN DTP 6 % tiket pesawat ekonomi, diskon 30 % tiket kereta api, dan potongan tarif tol hingga 50 % selama Juni–Juli 2025, ditujukan untuk mendorong pergerakan orang dan distribusi barang DDTCNewsEkon. -
Paket II: Bantuan Sosial & Subsidi
Bantuan sosial sembako, subsidi upah (BSU), dan diskon iuran JKK senilai Rp 24,44 triliun diarahkan ke kelompok rentan untuk menjaga konsumsi rumah tangga ANTARA News. -
Paket III: Insentif untuk Industri
Insentif fiskal bagi sektor pariwisata, transportasi, dan industri strategis sedang disiapkan untuk semester II/2025, termasuk paket Natal dan Tahun Baru (“Nataru”) yang akan diumumkan segera DDTCNewsANTARA News. -
Paket IV: Dukungan Likuiditas
Penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN untuk menambah plafon kredit korporasi dan koperasi diharapkan menambah likuiditas sistem keuangan dan menurunkan suku bunga kredit Reuters.
Evaluasi dan Tantangan
-
Realisasi Anggaran
Hingga akhir Juli 2025, realisasi stimulus mencapai Rp 13,6 triliun atau 55,6 % dari pagu, utamanya pada paket diskon transportasi dan bantuan sosial DDTCNews. -
Efektivitas di Lapangan
Diskon transportasi terbukti mendorong peningkatan kunjungan wisata domestik, namun konsumsi rumah tangga masih tertahan oleh stagnasi upah riil dan ketidakpastian pasar tenaga kerja Reuters. -
Risiko Defisit dan Utang
Peningkatan defisit yang terlalu besar dapat menekan ruang fiskal ke depan, sementara ketergantungan pada utang jangka pendek untuk membiayai stimulus menimbulkan tekanan fiskal di tengah prospek suku bunga global yang masih tinggi.
Rekomendasi Kebijakan
-
Fokus pada Belanja Produktif
Perkuat belanja infrastruktur kecil dan padat karya (padat modal ringan) untuk menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan daya beli, sambil tetap memonitor rasio utang terhadap PDB. -
Perluasan Digitalisasi Pajak dan Belanja
Optimalkan penerimaan melalui digitalisasi administrasi perpajakan dan percepat penyaluran bantuan dengan sistem digital voucher untuk menjaga akurasi sasaran dan mencegah kebocoran. -
Koordinasi Fiskal-Moneter
Sinergi lebih erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan stimulus fiskal tidak tergerus oleh pengetatan moneter, sehingga akumulasi kebijakan dapat mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan.
Penutup
Kebijakan fiskal dan paket stimulus yang agresif di paruh pertama 2025 menjadi instrumen penting untuk menahan laju perlambatan ekonomi. Dengan realokasi ke belanja produktif, digitalisasi, dan koordinasi yang baik dengan kebijakan moneter, Indonesia dapat memperkuat pemulihan, menstimulasi pertumbuhan, dan menjaga stabilitas fiskal menuju target pertumbuhan yang lebih tinggi di sisa tahun.
